Bersatu Kita Teguh: MISI SOSIAL GEREJA (32-33)

32. Apakah Gereja mempunyai pilihan pada model masyarakat atau politik tertentu?

Ya, Gereja memperjuangkan suatu tatanan merdeka dan demokratis karena ini merupakan jaminan terbaik bagi keterlibatan sosial bagi semua orang dan bagi pembelaan hak-hak manusia. Paus St. Yohanes Paulus II menulis: “Gereja menghargai sistem demokrasi, karena membuka wewenang luas bagi warga negara untuk berperan serta dalam penentuan kebijakan politik, dan memberikan peluang kepada rakyat bawah untuk memilih para pemimpin, serta meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan bila perlu menggantikan mereka melalui cara-cara damai. Maka, Gereja tidak mendukung pembentukan kelompok kepemimpinan “tertutup”, yang menyalahgunakan kekuasaan negara demi keuntungan-keuntungan perorangan, atau berdasarkan asas-asas ideologi tertentu. Demokrasi yang sejati hanyalah dapat berlangsung dalam Negara Hukum, dan berdasarkan paham yang tepat tentang pribadi manusia.“ (Paus St. Yohanes Paulus II, Centesimus Annus 46)

33. Jika Gereja menyatakan pendapat mengenai persoalan sosial, apakah Gereja tidak  melampaui kompetensinya?

Jika Gereja menyatakan pendapatnya mengenai masalah sosial, tidak berarti Gereja mencampuri urusan “asing”. Manusia orang per orang bukan milik negara, sebagaimana keluarga sebagai sel terkecil dari masyarakat bukan milik negara. Dengan inspirasi Injil, Gereja menjadi pembela hak-hak manusia dan paguyuban manusiawi yang paling dasar. Maka, Gereja tidak mengincar kekuasaan dan pengaruh yang bersifat eksternal. Adalah hak dan kewajiban Gereja untuk bersuara ketika ketidakadilan merusak kehidupan bersama.

————

Sumber: DOCAT – Penerbit PT. Kanisius hlm.43-44

Please follow and like us: